Faktanews.id - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Isma Yatun memuji kinerja Ketua DPR RI Puan Maharani dalam memimpin parlemen terkait politik penganggaran APBN perubahan 2022.
"DPR pasti sudah melakukan secermat mungkin (menyusun APBN perubahan) dengan seadil-adilnya untuk kesejahteraan rakyat. Saya pastikan itu," ujarnya, dikutip Kamis 1 September 2022.
Isma menyampaikan pujian kepada Puan Maharani itu saat momen pembukaan Supreme Audit Institutions 20 (SAI 20) yang merupakan Engagement Group terbaru di G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8/2022).
"Alhamdulilah, tadi Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Puan Maharani) juga sudah memberikan wawasan kepada peserta 8 negara SAI 20 yang hadir secara fisik dan 4 negara SAI yang hadir secara virtual," imbuhnya.
Isma berharap, kolaborasi antara parlemen dan SAI 20 nantinya akan memberikan kontribusi yang nyata, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
"Selain itu kami harapkan ke depannya SAI20 dan Parlemen20 akan memastikan keberlangsungan dari implementasi SDGs dan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi," imbuhnya.
Isma menambahkan, BPK RI fungsinya melakukan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan APBN oleh pemerintah. Sehingga hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. "Untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan tersebut sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Sementara Puan Maharani menegaskan, untuk mencapai cita-cita kesejahteraan rakyat, perlu kolaborasi dan gotong royong antara pemerintah, parlemen dan BPK RI untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara bisa terwujud demi kesejahteraan rakyat.
"Tentu saja kami mendukung kolaborasi SAI20 dan Parlemen 20 untuk bisa menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan kebijakannya masing-masing yang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Puan juga meyakini, kolaborasi antara eksekutif, legislatif dan BPK akan mempercepat pemulihan ekonomi yang hebat.
"Tentu semua untuk rakyat Indonesia," katanya.
