Faktanews.id - Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (FKPPI) Bambang Soesatyo mengungkapkan, FKPPI bersama Kementerian Kesehatan, GERAK BS, Ikatan Motor Indonesia (IMI) akan menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 massal terhadap sekitar 10 ribu warga masyarakat. Rencananya akan digelar pada 22 Juli 2021 di Hotel Sultan, Jakarta.
"FKPPI juga pernah sukses menjalankan vaksinasi Covid-19 untuk 3.000 lansia dan pekerja sektor pariwisata, yang dilakukan di Hotel Sultan pada medio April 2021. Kementerian Kesehatan menyiapkan vaksinnya, FKPPI bersama kelompok masyarakat lainnya menyiapkan tempat dan juga tenaga kesehatan beserta sarana dan prasarana pendukung seperti jarum suntik dan juga pelayanan kesehatan lainnya. Membantu pemerintah mempercepat dan menyukseskan program vaksinasi Covid-19, sekaligus menjadi bagian dari kegiatan bela negara FKPPI," ujar Bamsoet dalam Sapa Pengurus Cabang FKPPI, secara virtual di Jakarta, Kamis (15/7/21).
Turut serta antara lain Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Sekjen FKPPI Anna Legawati, Ketua OKK FKPPI Didin, Wakil Kepala Badan Bela Negara FKPPI Devi Andita, Pengurus Daerah FKPPI Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, kegiatan Sapa Pengurus Cabang FKPPI rutin diadakan pada hari Selasa dan Kamis, setiap Pukul 14.00 - 16.00 WIB. Dimulai pada Selasa 13 Juli 2021 dan berakhir pada Kamis 5 Agustus 2021. Sehingga bisa menyapa seluruh pengurus cabang KB FKPPI dari Sabang hingga Merauke, dalam rangka konsolidasi organisasi KB FKPPI terkait ranah tata nilai (pembangunan jiwa), ranah tata kelola, dan ranah tata sejahtera (pembangunan jasmani).
"Sekaligus mengkonsolidasikan kekuatan sosial pengurus cabang KB FKPPI dengan Kodam dan Polda di daerahnya masing-masing. Dalam rangka menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa. Khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19, yang saat ini masih menjadi momok persoalan bangsa. Mengatasinya, perlu gotong royong semua elemen bangsa," jelas Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini juga mengajak pemerintah bersama personil TNI-Polri lebih bijaksana dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat). Khususnya menyikapi masyarakat yang masih membuka warung atau tempat berjualan sebagai mata pencaharian.
"Sesuai ketentuan PPKM Darurat, warung tetap diperbolehkan beroperasi dengan catatan tidak menimbulkan kerumunan dan tidak menyediakan makan di tempat. Makanan atau jualan yang dijual bisa dibungkus atau dibawa pulang. Para pelaku usaha warung maupun usaha mikro lainnya, mereka tidak memiliki gaji bulanan. Melainkan mengandalkan pendapatan harian dari berjualan, karenanya tidak boleh ditutup begitu saja," pungkas Bamsoet. (MMA)
