 |
| (Diskusi Implikasi Dan Konsekuensi Haok dalam Pemilu 2019) |
Hal tersebut dipaparkan beberapa pemateri diskusi bertajuk "Implikasi Dan Konsekuensi Kampanye Menggunakan Hoaks Dalam Pemilu 2019," di The Apollo Cafe, Hotel Ibis, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).
Hadir sebagai narasuber adalah Direktur Ekskutif IPI Karyono Wibowo, pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta, Karo Multimedia Div. Humas Mabes Polri Brigjen Pol Budi Setiawan, dan Staf Ahli Sekjen Kementerian Kominfo Hendrasmo.
Karyono mamaparkan sebaran hoaks paling banyak terkait politik Pilpres. Dia mengutip data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari data itu, terdapat 771 konten hoaks selama Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019. Dari 771 konten hoaks didominasi isu berbau politik. Dari 771 jenis hoaks, terdapat 181 konten hoaks terkait dengan isu politik yang menyerang kedua pasangan calon presiden maupun partai politik, sisanya konten hoaks di luar isu politik.
"Tapi yang paling banyak mendapat serangan hoaks itu petahana, Jokowi. Hoak ini digunakan untuk menaikkan elektabilitas dan menyerang lawan politik," kata Karyono.
Menurut Karyono, sebenarnya hoak tidak hanya terkait dengan politik. Belakangan ini, kata dia, hoak sudah menjadi industri. Dia mencontohkan haok yang diproduksi dan disebar oleh kolompok SARACEN.
"Saracen ini menyedia jasa, mendapatkan duit. Saya yakin masih banyak Saracen-Saracen yang lain," katanya.
Karyono tidak membayangkan jika hoaks sudah menjadi industri. Nilai-nilai demokrasi dan peradaban manusia, konflik SARA dan integrasi bangsa bisa terancam karena produksi dan sebaran hoak.
"Bayangkan kalau hoaks menjadi budaya kita. Nanti antara kita, antara satu dengan yang lain, antar suku, bisa saling serang," pungkasnya.
Karyono lantas menawarkan solusi dari haoks. Menurutnya, hoakw tidak hanya dapat diatasi hanya dengan penegakan hukum dan persuasif. Tapi harus juga dilakukan pendekatan lain dalam mewaspadai dan memberantas hoak tersebut.
"Misalnya perlu dilakuan peningkatan edukasi dan ini bisa dilakukan Kementerian Kominfo. Solusi lainnya bisa juga membuat UU anti haok. Selama ini kita hanya menggunakan UU ITE. Di Jerman sudah ada regulasi anti hoak kalau tidk salah," katanya.
Hal yang sama juga dikatakan Stanislaus Riyanta. Menurutnya, hoak digunakan sebagai cara untuk tujuan politik. Hoak dilakukan untuk menurunkan elektabilitas lawan politik, dan menaikkan elektabilitas pihak yang didukung. Pelaku hoak diidentifikasi dilakukan oleh pendukung fanatik yang secara berlebihan menggunakan segala cara.
Menurut dia, dalam penggalangan massa seharusnya pihak yang berkompetisi pada Pileg dan Pilpres bisa menggunakan kampaye, berupa penyampaian visi misi, program kerja, dan hasil-hasil yang telah dilakukan. Sebab, hal ini sedikit lebih mudah dilakukan jika pihak tersebut adalah petahana karena sudah mempunyai unjuk kerja. Namun jika pihak tersebut adalah oposisi maka akan lebih sulit karena belum mempunyai unjuk kerja.
"Jika kampanye sulit dilakukan maka yang terjadi adalah melakukan propaganda dan agitasi untuk menurunkan elektabilitas. Namun fanatisme politik yang berlebihan terpaksa menggunakan segala cara hingga menggunakan hoak, bahkan hoak tersebut mengandung konten SARA," katanya.
Disebutkan, hoak sudah semakin membahayakan karena sudah memasuki area sensitif yaitu SARA. Jika dibiarkan maka hoak dengan konten SARA tersebut bisa memicu konflik. Maka itu, pencegahan hoax harus dilakukan.
"Penegakan hukum harus tegas untuk menimbulkan efek jera. Selain itu deteksi dini dan cegah dini perlu dilakukan oleh pemerintah agar hoax tidak semakin berlanjut menjadi konflik sosial," katanya.
Brigjen Pol Budi Setiawan, menyampaikan pihaknya akan menindak yang memproduksi dan penyebar hoaks. Dia mengatakan hoaks tidak bisa diatasi oleh Polri sendirian.
"Itu harus kita waspadai bersama-sama. Di .edia sosial banyak hoaks. Perkembanhan teknilogi ini tak bisa kita tinggalkan, tapi harus kita hadapi," tukas dia.
Adapun Hendrasmo, menyebut bahwa sebaran haoks akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Pada Maret ini, misalnya, kata dia, sebaran hoaks yang tedata di kantornya mencapai 10 persen.
"Sebelumnya 3-4 hoak perharinya. Sekang 10 hoak setiap hari," katanya.
Dari sekian data yang dikatonginya, Hendrasmo menyampaikan bahwa hoaks banyak yang dialamatkan kepada pemerintah.
"Dari sebaran hoak tentang PKI, komunisme, Tenaga Kerja Asing, Pendidikan akan dihapus, LGBT, dan lain-lain. Dari data yang kami miliki, masyarakat (awam) itu sangat sulit mengidentifikasi apakah itu hoak atau bukan," katanya. (RF)
